User Rating: 5 / 5

bertempat di teras depan kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin dilaksanakan upacara memperingati hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 Nopember. Senin, 12 Nopember 2018 pukul 08.40 WITA Upacara dilaksanakan di teras depan kantor karena cuaca sejak pagi hari dalam kondisi hujan deras, dan hingga pukul 09.00 WITA hujan belum reda. Keputusan pelaksanaan upacara di teras gedung ini juga telah memperhatikan pedoman penyelenggaran upacara dari Kementerian Sosial yang memberikan catatan bila upacara tidak memungkinkan dilaksanakan di lapangan terbuka, maka pengibaran bendera Merah Putih diganti dengan bendera yang sudah dipasang di tiang, namun tanpa menghilangkan pokok acara lain.

Upacara ini dilaksanakan sesuai dengan surat dari Sekretaris MA Nomor : 1374/SEK/HM.01.2/11/2018 tanggal 8 Nopember 2018 tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke-73 tahun 2018. Upacara memperingati hari Pahlawan tahun ini mengambil tema "SEMANGAT PAHLAWAN DI DADAKU". Bertindak sebagai Pembina Upacara yaitu Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Bapak Sutarjo, S.H., M.H. dengan Komandan Upacara Suhaili. Sebagaimana pedoman dari Kementerian Sosial, upacara dimulai dengan perhormatan umum kepada Pembina Upacara, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta selama 60 detik. Agenda dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila, pembacaan Pembukaan UUD 1945, dan pembacaan pesan-pesan pahlawan. Kemudian Pembina Upacara memberikan amanat dengan membacakan amanat dari Menteri Sosial RI.

Foto Kegiatan :

User Rating: 5 / 5

Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Bapak, Sutarjo, S.H. M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin menggelar Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Acara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 di Ruang Aula Pengadilan Negeri Banjarmasin. Acara yang bertema “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani“ tersebut dihadiri oleh Jajaran FORPIMDA dan pimpinan Instansi terkait di Banjarmasin atau yang mewakili

yaitu dari Kepolisian Resort Banjarmasin, Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Rumah Tahanan Banjarmasin, dan di hadiri oleh seluruh Kepala Sektor Kepolisian seluruh sektor di Banjarmasin.

Dalam acara ini juga dibacakan Ikrar yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dan diikuti oleh seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dilanjutkan Penandatangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Bapak Kapolres Banjarmasin atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin atau yang mewakili, Kepala Rumah Tahanan Banjarmasin atau yang mewakili.

Dalam Sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin menegaskan kepada segenap warga Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk dapat bekerja sama dalam mewujudkan akreditasi yang salah satu persyaratannya adalah pecanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

User Rating: 5 / 5

Upacara Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-90 Tahun 2018 Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A

Senin, 29/10/2018. Pkl. 08.00 WITA. Bertempat dihalaman Pengadilan Negeri Banjarmasin dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pamuda Tahun 2018 ke 90 yang dikikuti oleh seluruh unsur pimpinan, para Hakim, para Pejabat Fungsional, Struktural dan Aparatur Sipil Pengadilan Negeri Banjarmasin kelas 1A.

dan bertindak sebagai Pembina Upacara Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A Bapak Sutarjo, S.H., M.H. Upacara berlangsung dengan khidmat mulai dari pengibaran Bendera Merah Putih sampai akhir pembacaan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga.

User Rating: 5 / 5

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (access to justice), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan berada di ibukota kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata usaha Negara berada di Ibukota Propinsi.

Menyaksikan bersama siaran langsung di kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin Pada Chanel mahkamahagung live sebagaimana Surat Edaran No. 9 Tahun. 2018 tentang publikasi peresmeian operasional pengadilan baru dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, senin 22 oktober 2018.

Keluarga besar Pengadilan Negeri Banjarmasin Mengucapkan selamat dan sukses untuk 85 pengadilan yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administrasinya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari lokasi pengadilan. Kendala geografis di wilayah-wilayah tertentu seringkali menyulitkan bagi para pencari keadilan untuk bisa datang langsung ke pengadilan, baik karena jarak antara pengadilan dengan tempat tinggal para pencari keadilan yang sangat jauh atau disebabkan karena kondisi alam yang sulit dilalui oleh alat transportasi, baik darat, laut, maupun udara, sehingga pada daerah-daerah tertentu untuk bisa sampai ke pengadilan memerlukan perjuangan yang sangat berat dan biaya yang cukup besar. Sehingga dengan berdirinya pengadilan-pengadilan baru tersebut dapat memberikan kemudahan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, agar dapat mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan arahan Ketua Mahkamah Agung, di tengah keterbatasan sarana, prasarana dan SDM pada pengadilan-pengadilan yang baru, tidak menjadi alasan bagi aparatur pengadilan untuk tidak memberikan layanan dan semua bertekad untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan di seluruh pelosok Indonesia demi mewujudkan justice for all.

Selengkapnya Siaran Pers:

• Ketua Mahkamah Agung Resmikan 85 Pengadilan Baru di Kabupaten Kepulauan Talaud
• 85 Pengadilan Baru Bertekad Memberikan Layanan Prima Kepada Masyarakat
• 50 (Lima Puluh) Pengadilan Agama dan 3 (Tiga) Mahkamah Syar’iyah Baru Siap Beroperasi dan Melayani Masyarakat
• Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru di Melonguane