Semua pelayanan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, tidak dikenakan biaya. Kecuali yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang telah ditentukan serta diberlakukan.

Pengunjung

 

Polling

 

Tugas Pokok & Fungsi

Pengadilan Negeri Banjarmasin merupakan peradilan umum sebagai anak satuan kerja dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok & fungsi yang sama yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.

Adapun tugas pokok & fungsi adalah sebagai berikut :

Ø     K E T U A

1.      Bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar.

2.      Membuat :

1.      Perencanaan (planning, programming) dan perorganisasian (organizing);

2.      Pelaksanaan (implementatiaon dan executing);

3.      Pengawasan (evaluation dan controlling);

Yang baik, serasi, dan selaras.

3.      Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.

4.      Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.

5.      Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

6.      Melaksanakan pertemuan berskala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.

7.      Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.

8.      Memerintahkan, memimpin, dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.      Mengaktifkan Majelis Kerhormatan Hakim.

10.  Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.

11.  Melakukan pengawasan intern dan extern :

a.       Intern : Pejabat peradilan, keuangan, dan material;

b.      Extern : Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

12.  Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu.

13.  Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.

14.  Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.

15.  Mengawasi pelaksanaan ciurt calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 6 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.

16.  Mempersiapkan kader (kadernisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.

17.  Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti Karini. IKAHI, Koperasi.

18.  Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukun kepada instansi pemerintah di daerahhnya apabila diminta.

19.  Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

 

Dalam Teknis Bidang Perdata :

1.      Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.

2.      Menetapkan panjar biaya perkara, dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkannya untuk beracara secara prodeo.

3.      Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.

4.      Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.

5.      Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan.

6.      Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan teguran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan sertamerta, putusan provisi, dan pelaksanaan eksekusi lainnya.

7.      Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan somasi.

8.      Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan.

9.      Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hana atas perintah Ketua Mahkamah Agung.

10.  Menetapkan biaya Jurusita dan eksekusi.

11.  Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, Kantor Lembaga Negara sebagai pelaksana lelang.

12.  Melaksanakan putusan serta merta dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta izin kepada Pengadilan Tinggi.

13.  Melaksanakan putusan serta merta dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib meminta izin kepada Mahkamah Agung.

14.  Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan.

15.  Melakukan penyumpahan terhadap permohonan pewarganegaraan yang telah memperoleh surat keputusan Presiden.

16.  Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutus perkara serta merahasiakannya.

 

Dalam Bidang Pidana :

1.         Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat.

2.         Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan, dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan.

3.         Menanda tangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan.

4.         Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu.

5.         Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa/pemohon banding/kasasi.

6.         Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses.

 

Ø     WAKIL KETUA

1.      Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2.      Mewakili Ketua bila berhalangan.

3.      Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua.

4.      Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

 

Ø     H A K I M

1.      Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2.      Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas penyelenggara administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

3.      Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

 

Dalam Teknis Bidang Perdata :

1.      Menetapkan hari sidang.

2.      Menentapkan Aanmaning ke para pihak.

3.      Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menanda tanganinya sebelum sidang berikutnya.

4.      Menetapkan Sita Eksekusi.

5.      Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

6.      Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.

7.      Wajib menanda tangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.

8.      Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala, keputusan hukum yang diterima.

 

Dalam Teknis Bidang Pidana :

1.      Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa.

2.      Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.

3.      Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menanda tangani nya sebelum sidang selanjutnya.

4.      Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

5.      Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.

6.      Wajib menanda tangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.

7.      Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwanya masih dibawah umur.

8.      Memproses permohonan grasi.

9.      Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaaan dan perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

 

Ø     Panitera / Sekretaris

1.      Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.

2.      Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

3.      Menyelenggarakan administrasi perkara.

4.      Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda.

5.      Panitera dengan dibantu oleh Wakil Ketua Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.

6.      Membuat akta dan salinan putusan.

7.      Menerima dan mengirim berkas perkara banding, Kasasi, Grasi, dan PK.

8.      Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

9.      Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan, urusan umum dalam rangka memberikan pelayanan administratif dalam lingkungan Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan yang berlaku.

10.  Membuat Perencanaan LKKAR.

11.  Melaksanakan kegiatan menyetujui penggunaan anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

 

Ø     WAKIL PANITERA

1.      Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.

2.      Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

3.      Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalanagan.

4.      Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

 

Ø     WAKIL SEKRETARIS

1.      Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.

2.      Mengkoordinasikan pengetikan surat-surat keluar dilingkungan Pengadilan Negeri.

3.      Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi.

4.      meneliti konsep pertanggung jawaban penggunaan pengiriman surat dinas, telex dan telegram sesuai dengan kuitansi / resi bukti pengiriman.

5.      Mengklasifikasikan arsip surat-surat di lingkungan Pengadilan Negeri.

6.      Menyelenggarakan urusan kearsipan surat-surat dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat kantor.

7.      Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang berkaitan dengan tugas kerumahtanggaan yang diajukan oleh bawahan.

8.      Menyelengarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.

9.      Mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas untuk menunjang kelancaran tugas.

10.  Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.

11.  Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

12.  Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

13.  Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas dan biaya langganan listrik, air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.

14.  Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan pengadilan negeri.

15.  Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana pembangunan.

16.  Mengkoordinasikan pengelolaan usulan pra daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek.

17.  Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban pengguna anggaran rutin maupun proyek sesuai dengan bukti pengeluaran.

 

Ø     PANITERA MUDA PERDATA

1.      Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2.      Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.

3.      Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.

4.      Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, meja II, dan meja III.

5.      Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya.

6.      Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.

7.      Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

8.      Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

 

Ø     PANITERA MUDA PIDANA

1.      Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2.      Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.

3.      Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, dan meja II.

4.      Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.

5.      Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya.

6.      Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya.

7.      Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.

8.      Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

9.      Menyiapkan berkas permohona grasi.

10.  Menerahkan arsip berkas perkara / Permohonan grasi kepada panitera muda hukum.

 

Ø     PANITERA MUDA HUKUM

1.      Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2.      Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

3.      Menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan jaksa.

 

Ø     URUSAN KEPEGAWAIAN

1.      Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil.

2.      Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK bagi pegawai negeri.

3.      Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

4.      Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan.

5.      Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.

6.      Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural.

7.      Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.

8.      Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.

9.      Menyusun DUK dan Bezetting pegawai dalam lingkungan pengadilan negeri.

10.  Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, pensiun dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.

 

Ø     URUSAN KEUANGAN

1.      Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.

2.      Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.

3.      Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.

4.      Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.

5.      Mengkoodinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan (LKKAR).

6.      Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.

7.      Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja  rutin.

8.      Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.      Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.

10.  Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.

 

Ø     URUSAN UMUM

1.      Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kredit untuk memperlancar penerimaan informasi.

2.      Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi.

3.      Mengklasifikasikan arsip di lingkungan pengadilan negeri.

4.      Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.

5.      Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.

6.      Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.

7.      Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

8.      Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

9.      Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan pengadilan negeri.

10.  Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk keperluan setiap bulan.

 

Ø     PANITERA PENGGANTI

1.      Membantu Hakim engan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

2.      Membantu Hakim dalam hal :

a.       Perkara Perdata :

1.      Membuat penetapan hari sidang;

2.      Membuatkan penetapan sita jaminan;

3.      Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;

4.      Mengetik keputusan.

b.      Perkara Pidana :

1.      Membuat penetapan hari sidang;

2.      Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;

3.      Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;

4.      Melaporkan barang bukti kepada panitera;

5.      Mengetik putusan.

3.      Melaporkan kepada panitera muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.

4.      Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

 

Ø     JURUSITA

1.      Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua atau panitera.

2.      Menyampaikan pengumuman-pengumuman, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

3.      Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri bersangkutan.

Total akses : 4544